Jakarta (ANTARA News) - Lembaga Survei Indonesia (LSI) menemukan bahwa kepercayaan publik terhadap upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi menurun dalam kurun waktu tiga tahun terhitung sejak Desember 2008, kata Direktur Eksekutif LSI Kuskridho Ambardi, Minggu siang.

Menurut Kuskridho Ambardi, temuan mengenai turunnya kepercayaan publik tersebut merupakan yang pertama kalinya terjadi selama pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Proporsi publik yang menilai buruk atau sangat buruk ternyata lebih besar daripada yang menilai sebaliknya," katanya.

Hasil survei menyebutkan persepsi masyarakat atas kinerja pemerintah dalam memberantas korupsi sebesar 44 persen.

Data LSI sejak 2005 hingga 2011 menunjukkan bahwa proporsi persepsi positif publik terhadap upaya pemberantasan korupsi selalu di atas 50 persen

LSI melakukan survei dengan menggunakan jumlah sampel sekitar 1.220 orang dengan responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka.

Proses wawancara dilangsungkan selama sepuluh hari pada 8 hingga 17 Desember lalu.

Sementara itu, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Wijanarko mengatakan bahwa lembaga independen tersebut harus dapat mengembangkan upaya pemberantasan korupsi melalui sejumlah kegiatan yang bukan penindakan kasus korupsi.

"KPK, untuk ke depannya, harus mulai melihat dan meletakkan persepsi pemberantasan korupsi dalam konteks yang lebih luas lagi, sehingga tidak hanya berfokus pada penindakan saja," kata Bambang Wijanarko, Minggu siang.

Hasil survei LSI yang lain menyebutkan bahwa KPK berada pada urutan ke empat terkait dengan opini masyarakat mengenai seberapa bersih lembaga pemerintah dari korupsi.

LSI mencatat lembaga pemerintah yang dinilai paling bersih dari korupsi adalah TNI (57,2 persen), Presiden (51 persen), Polri (39,3 persen), KPK (38,5 persen) dan Bank Indonesia (38,2 persen).